oleh

Kisruh Pegawai KPK, Jubir Presiden Tegaskan Jokowi takkan Intervensi

JAKARTA – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi persoalan pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merupakan masalah internal lembaga itu.

“Negara ini negara hukum. Tidak bisa Presiden mencampuri urusan semuanya. Nanti seperti Orde Baru lagi,” kata Fadjroel, Rabu (29/9/2021).

Fadjroel menyampaikan, Jokowi selama ini tidak tinggal diam. Menurutnya, Jokowi memutar otak untuk menemukan cara melindungi Novel Baswedan dkk.

Dia menyebut jalan keluar yang dipilih adalah merekrut 56 orang pegawai KPK itu menjadi ASN Polri.

Fadjroel berkata opsi itu sesuai Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2020 mengenai kewenangan presiden memindahkan ASN.

Baca:   Simak Alasan Polda Metro Periksa Kembali Gisella Anastasia

“Posisinya bukan mencampuri urusan internal KPK karena praktis mereka akan direkrut setelah mereka bukan lagi sebagai pegawai KPK,” tutur Fadjroel.

Sebelumnya, 57 orang pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Jokowi untuk bertindak.

Mereka mengingatkan, KPK sekarang berada di rumpun eksekutif yang dipimpin presiden. Selain itu, presiden memiliki kewenangan karena berstatus pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Sejumlah perwakilan elemen masyarakat sipil mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca:   Tingkatkan Kunjungan Destinasi Unggulan NTB, Doktor Zul: 'Direct Flight' adalah Keniscayaan

Mereka mengantar 1.505 pucuk surat dari masyarakat yang meminta Jokowi mencegah pemecatan 56 orang pegawai KPK.

“Apa pun keputusan presiden, selayaknya disampaikan langsung. Bukan justru didelegasikan kepada Kapolri,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (29/9/2021).

Mereka menyatakan, pernyataan Kapolri yang seolah mewakili Jokowi bukan malah menyelesaiakan masalah, namun semakin memperkeruh situasi.

Selasa, 28 September 2021, Kapolri tiba-tiba menyebutkan bahwa 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan segera dilantik sebagai aparatur sipil negara di Kepolisian.

“Maka dari itu, timbul satu pertanyaan penting, apakah sikap Kapolri tersebut mewakili sikap Presiden?” ujar Kurnia.

Baca:   Warga Syukuran Sapinya Dibeli Presiden Jokowi

Di samping itu, rencana Kapolri merekrut 57 pegawai KPK juga dinilai semakin menegaskan TWK yang dilakukan lembaga antirasuah itu memang bermasalah.

Logika hukumnya, kata dia, pemerintah melalui Menkopolhukam mengungkapkan, bahwa dasar hukum pengangkatan 56 pegawai KPK adalah Pasal 3 ayat (1) PP 17/2020.

Aturan itu menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan PNS.

“Sedangkan pada waktu yang sama, Pimpinan KPK mengatakan 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK,” katanya. (*)

 

Komentar

Berita Lainnya