Ambon – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti bersinergi dan kompak dengan pelaku usaha. Kkeompakan itu akan menjadi kunci peningkatan ekspor. Termasuk eksposr komoditas kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meminta jajaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk maksimal dan mengapresiasi para pelaku usaha yang terus bergerak di tengah pandemi Covid-19.
“Para pelaku usaha dan stakeholder masih tetap semangat meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Bapak-ibu tidak pernah berhenti melakukan usaha, ini bagian yang kami lihat dari komitmen Anda untuk negeri ini juga tidak bisa kami anggap sebelah mata,” kata Menteri Edhy saat mengunjungi Balai KIPM Maluku, Minggu (30/8).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Edhy ingin memastikan proses pengurusan izin serta fasilitasi dari BKIPM terkait ekspor yang sudah berjalan dengan maksimal dan cepat.
“Ekspor perikanan merupakan salah satu kinerja yang terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Presiden tak ragu untuk selalu meng-update data dan mengecek persoalan di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menteri Edhy berharap, kinerja ekspor di sektor kelautan dan perikanan bisa berdampak pada daya serap lapangan kerja dan peningkatan devisa negara. Untuk memaksimalkan hal tersebut, KKP melakukan jemput bola.
“Komitmen kami sudah kami buktikan dari awal perizinan. Permasalahan semuanya kita jemput bola tidak ada hal yang menghambat. karena ini semua hanya cukup 1 kebijakan,” urainya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy juga menyerahkan penghargaan kepada pelaku usaha yang tertib administrasi. Mereka di antaranya PT Peduli Laut Maluku, PT Harta Samudera, PT Wahana Lestari Investama dan UD Lutri Desi.
Selain itu, ia juga turut menyerahkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk PT Harta Samudera, PT Mina Usaha Harapan, dan PT Inti Mas. Sertifikat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah ke negara tujuan ekspor bahwa produk perikanan tanah air aman dikonsumsi.
Selain itu, HACPP juga menandakan bahwa perusahaan pengekspor telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau bukti penerapan cara pengolahan ikan yang baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).
“Kami datang ke sini juga untuk mengucapkan terima kasih atas kekompakan di Maluku untuk percepatan ekspor saya dengar juga tidak sulit,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Edhy sempat melepas ekspor 2,2 ton tuna ke Jepang. Sejumlah pejabat teras KKP turut mendapingi kunjungan Menteri Edhy ke Maluku.(*/arl)
Komentar