MATARAM – Pemekaran Provinsi Pulua Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) masih sulit bisa terwujud.
Sebelumnya, pemerintah pusat beralibi moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dibuka.
padaKini, pusat beralasan menunggu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “DOB itu kendalanya keuangan,” terang Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sabtu (24/4/2021).
Katanya, di NTB sendiri ada dua DOB yang sudah bertahun-tahun diusulkan, yaitu PPS dan KLS.
Sayangnya harapan masyarakat NTB tersebut tidak mudah direalisasikan.
Mantan Kapolri itu menegaskan, saat ini ada 317 daerah yang mengajukan pemekeran.
Awalnya di tahun 2019, Mendagri ingin membuka DOB yang masuk daerah skala prioritas.
Tapi pandemi Covid-19 melanda Indonesia. “Kita nggak nyangka ada pandemi,” kata Tito.
Pandemi ini membuat penerimaan pendapatan negara menurun, tidak sesuai target.
Sementara belanja naik yang mengkibatkan terjadi defisit dengan gap diatas 5 persen.
Dalam kondisi seperti ini prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB masih belum dapat dilakukan.
“Kita doakan saja supaya proses recovery Covid-19 ini lancar,” ujarnya.
Jika recovery berjalan sesuai arapan, akan berdampak pada pendapatan negara yang lebih besar daripada belanja. “Ada surplus kita perlu DOB,” ujarnya.
Tito sangat mendukung adanya DOB. Pemekaran itu dilihatnya bagus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tapi kalau nggak ada uang (seperti saat ini) ia nggak bisa DOB,” ungkapnya.
Oleh karena itu Mendagri meyakini peluang DOB akan dapat terlaksana bilamana ekonomi bisa cepat pulih.
“Makin cepat ekonomi pulih makin baik,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, kepada Radar Mandalika mengatakan, keinginan pemekaran baik PPS maupun KLS itu didasari kebutuhan yang lebih esensial, yaitu bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus mekar karena ada kebutuhan yang lebih esensi yaitu mendekatkan pelayanan kepada rakyat,” terang Johan.
Pihaknya berharap setelah pandemi moratoriumnya dicabut.
“Selama moratoriumnya belum dicabut mari kita nikmati kebersamaan dalam Ber-NTB secara baik,” kata Anggota Dapil NTB I pulau Sumbawa itu.
Johan mengatakan, semua masyarakat NTB tidak boleh berpisah dalam ke terpaksa an apalagi merasa tersakiti satu sama lain.
Keputusan pemerintah saat ini perlu direnungi bersama, sambil introspeksi. Jangan-jangan masih ada yang salah dalam orientasi pemekaran tersebut.
“Sambil menunggu mari kita ber diskusi secara baik dan terbuka, agar rencana pemekaran itu kembali kepada tujuannya yang baik. Mari kita refocosing rencana pemekaran itu dengan keterbukaan dan ke ikhlas an hati,” katanya. (jho)
Komentar