oleh

Vaksinasi AstraZeneca di Sulut Dihentikan Sementara

MANADO–Vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin AstraZeneca di Provinsi Sulawesi Utara dihentikan sementara setelah warga yang divaksin merasakan dampak seperti demam, menggigil, sakit kepala, badan terasa sakit dan lemas.

“Dihentikan sementara sambil menunggu penjelasan dan pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan dan WHO Perwakilan Indonesia terkait surat resmi yang kami kirimkan 26 Maret 2021,” sebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr Debie KR Kalalo MScPH di Manado seperti diberitakan Antaranews, Sabtu.

Baca:   Kualitas Baik dan Memenuhi Standar, Beras Produksi Petani Kobisonta Siap Dibeli Bulog

Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut, dr Steven Dandel MPH, kemudian mengklarifikasi sejumlah poin terkait dihentikan sementara vaksinasi menggunakan AstraZeneca itu.

Ia menyebutkan hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian (precaution) mengingat adanya angka kejadian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebesar lima sampai 10 persen dari total yang divaksin AstraZeneca.

KIPI ini hadir dalam bentuk gejala demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang, mual dan muntah.

Baca:   Satu Dewan Hakim dan Dua Pendamping MTQ Kepri Positif Covid-19

Dokter Steaven menjelaskan dalam ‘Emergency Use Authorization’ (EUA) vaksin AstraZeneca, sebenarnya telah disebutkan bahwa KIPI ini adalah efek samping (adverse effect) yang sifatnya sangat sering terjadi artinya satu di antara 10 suntikan) dan sering terjadi (common -1 di antara 10 sd 1 di antara 100 suntikan).

“Kami perlu mempersiapkan komunikasi risiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini. Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat,” sebutnya.

Komunikasi risiko yang diambil, langkah pertamanya kata dia, didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum dilakukan media release.

Baca:   Pilkada Dilaksanakan 2024, Konsisten Sesuai Undang-undang

“Langkah ini juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yang targetnya adalah unit usaha atau institusi. Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI,” ujarnya. (*/cr9)

 

Komentar

Berita Lainnya