BINTUNI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni mendatangi kantor bupati mempertanyakan keterlambatan penyaluran beasiswa, Rabu (27/1/21).
Kordinator aksi, Fiktor Ogoney mengaku, pihaknya telah menyerahkan data mahasiswa penerima beasiswa sejak September tahun lalu ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Teluk Bintuni. Namun sampai kini belum ada realisasi beasiswa yang dimaksud.
Kedatangan mahasiswa diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Bintuni, Drs Frans N Awak didampingi Kadin BPKAD, Herman Kayame.
Di hadapan mahasiswa, Frans Awak berjanji akan segera berkoordinasi dengan Bagian Kesra tentang keterlambatan penyaluran bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah, seperti Manokwari, Jayapura dan Yogakarta itu.
”Saya akan segera berkoordinasi dengan Kabag Kesra untuk mencari jalan agar beasiswa segera disalurkan,” kata Sekda.
Soal tuntutan para mahasiswa agar Kabag Kesra diganti, dijawab Sekda dengan mengatakan bahwa harus mengikuti prosedur yang berlaku. Apalagi bupati dan wakil bupati sedang di luar daerah.
“Pergantian jabatan ada prosesnya, harus tunggu bupati dan wakil bupati dilantik dahulu, setelah itu butuh waktu jeda kurang lebih 6 bulan barulah bupati bisa melakukan pergantian jabatan di suatu OPD,” kata Plt Sekda.
Herman Kayame mengatakan, salah satu kendala belum dilakukannya penyaluran beasiswa adalah karena data mahasiswa belum lengkap.
”Yang ada, hanya daftar nama, kota studi, besarnya bantuan dan nomor rekening penerima bantuan, data pelengkap lainnya belum dimasukkan seperti kartu mahasiswa, kartu keluarga dan surat keterangan aktif kuliah,” kilah Herman Kayame.
Dia membeberkan sesuai data yang masuk ke bagian keuangan, sekitar 500 lebih mahasiswa telah menerima bantuan beasiswa tahap pertama.
Sementara realisasi tahap dua sebesar kurang lebih 8 miliar akan direalisasikan dalam waktu dekat.
“Keterlambatan penyaluran beasiswa juga dikarenakan sistem keuangan kita sudah berubah tahun ini, jika dulu kita masih gunakan SIMDA, tahun ini beralih ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya sedang melakukan input ke sistem yang baru. Semua bantuan akan dikembalikan ke tupoksi masing-masing bagian, jelas Herman Kayame sekaligus menampik isu kas kosong yang beredar di kalangan ASN.
“Itu semua tidak benar, anggarannya masih ada, karena masuk di tahun anggaran baru. Jadi tidak bisa dikeluarkan begitu saja,” pungkas Herman.(linkpapuabarat.com-/red)
Komentar