MANOKWARI – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Hari Utomo, mengatakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk penguatan reformasi birokrasi pada 2021 masih menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran Pemerintah Pusat.
“Ada redesain penganggaran di tahun 2021 untuk memastikan bahwa basis penganggarannya itu atas hasil yang bisa dicapai baik dari satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah,” ujar Hari Utomo saat ditemui di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (26/11/2020).
Itu semua diperuntukkan bagi bantuan sosial, mendorong UMKM, insentif bagi tenaga keselamatan, padat karya untuk K/L tertentu yang banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah ada optimalisasi pada pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan ada dana desa (DD), yang dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Itu akan berlanjut di tahun 2021,” kata Hari.
Pemulihan ekonomi akan difokuskan untuk bisa recovery (pemulihan) pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, setelah sempat terganggu pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Ia menyebutkan pada quartal III tahun 2020 perekonomian Papua Barat mengalami kontraksi sebesar -3,35 persen. “Kita berupaya untuk quartal IV ini yang akan berakhir Desember, meningkat. Kita harus memiliki komitmen bersama agar bisa mencapai 95 persen, agar bisa berkontribusi positif nanti di quartal IV agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun,” harapnya.
“Untuk tahun 2021 masih fokus PEN yang antara lain yang kita bicarakan dengan Pemda kita salurkan transfer ke daerah serta dana desa (TKDD) akan berjalan lancar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” tambahnya.
Hari juga mengaku, ingin terus bersinergi bersama dengan Gubernur Papua Barat untuk bisa bersama-sama mendorong Pemda dan mendorong Satker K/L untuk bisa efektif dari awal tahun 2021 untuk melaksanakan APBN tahun 2021. (aa)
Komentar