JAKARTA – Siklus krisis sudah menjalar ke 21 negara. Indonesia pun menjadi negara yang menjadi target selanjutnya. Manuver tak berhenti dilakukan pemerintah. Meski demikian, arus kritik konstruktif terus dilayangkan. Intinya jelas, agar kondisi Indonesia tidak semakin terpuruk.
Kepedulian ini pun disampaikan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu. Secara terang-terangan, mantan menteri di era Presiden SBY itu mengimbau agar pemerintah Indonesia segera melakukan sinkronisasi data dalam mempercepat penyaluran bansos.
”Sekarang ini rekomendasi kita bagaimana Indonesia punya data yang trusted dan interoperated dengan payment system,” katanya dalam diskusi daring.
Mari menyatakan negara yang melakukan sinkronisasi data akan mampu menyalurkan bansos secara cepat dan sesuai target sehingga dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
”Lesson learned dalam jalankan bansos adalah pentingnya data dan keberadaan digital ID yang link dengan sistem pembayaran. Indonesia sudah punya high covered ID system tapi masalahnya pada data,” katanya.
Mari menyebut percepatan penyaluran bansos seperti BLT sangat dibutuhkan karena secara empiris itu merupakan cara terbaik untuk dapat menyentuh masyarakat terdampak Covid-19.
”Sebagian besar negara menggunakan instrumen BLT ini yang secara empiris adalah cara terbaik dan langsung untuk capai masyarakat dan amankan masyarakat yang income-nya tiba-tiba hilang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mari menekankan pengembangan teknologi dan perbaikan data tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat melainkan juga di level paling kecil seperti RT dan RW. Menurutnya, hal itu tidak hanya dapat menunjang percepatan penyaluran bansos namun juga kebijakan-kebijakan lain yang hasilnya harus tepat sasaran.
”Kalau kita tidak ada data itu maka kita harus kreatif dan inovatif menggunakan data yang ada dan bisa dikembangkan sebagai sistem data yang bisa digunakan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Pemerintah menargetkan penerima BSU sebanyak 15,7 juta pekerja. Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yang statusnya peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan. (oke/ant/sep)
Komentar