SIBERINDO.CO – Kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi aset yang harus dijaga, tetapi juga memiliki potensi ekonomi besar di era transisi hijau. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (kLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mendorong perusahaan nasional mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan bisnis berbasis keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perubahan iklim (climate change).
Menurut Menteri Jumhur, berbagai instrumen ekonomi lingkungan seperti carbon credit dan biodiversity credit membuka peluang baru bagi dunia usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Sebab banyak sekali bisnis terkait dengan upaya menjaga lingkungan, biodiversity dan climate change,” kata Menteri Jumhur saat membuka Indonesia Biodiversity Business Forum: Connecting biodiversity, business and the people, for prosperity and sustainability di Jakarta.
Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi berbasis biodiversitas karena kekayaan alam yang dimiliki. Jika kekayaan biodiversitas daratan dan laut digabungkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
“Indonesia adalah negara yang kalau dijumlahkan teresterial dan lautannya maka biodiversity Indonesia adalah terbesar di dunia. Kini bagaimana upaya menjadikan biodiversity ini sebagai sebuah bisnis agar juga menguntungkan bagi pihak yang menjaga biodiversity,” ujar Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menilai, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca harus dilihat sebagai peluang untuk menciptakan inovasi ekonomi baru. Menurutnya, carbon credit dan biodiversity credit dapat menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Saya tidak mau membanding-bandingkan antara biodiversity dengan climate change. Sebab dua hal ini sangat berkaitan erat sekali. Kalau dalam climate change Anda luar biasa nakal maka bisa mengganggu biodiversity. Dua langkah ini seharusnya saling menguatkan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menjelaskan, pengembangan bisnis karbon dapat memberikan manfaat berlapis, mulai dari pemulihan lingkungan, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), hingga peluang keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Menteri Jumhur mencontohkan skema avoiding dalam perdagangan karbon, yaitu ketika pemegang izin memilih tidak melakukan aktivitas eksploitasi yang sebenarnya masih menjadi haknya demi menjaga kelestarian lingkungan.
“Saya tidak jadi deh tebang kayu di area HTI saya. Padahal saya punya hak untuk menebang pohon seluas 100.000 ha tapi saya ingin menjaga kelestarian alam saja. Tindakan itu bisa dikreditkan, bisa dapat uang,” jelas Menteri Jumhur.
Menurutnya, keputusan menjaga lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme ekonomi karbon yang memberikan insentif bagi pihak yang berkontribusi dalam pengurangan emisi.
“Jadi sudah ikut menjaga lingkungan dan dapat duit. Pokoknya banyak sekali aspek bisnis dalam rangka menjaga lingkungan,” tegas Menteri Jumhur.
KLH/BPLH akan terus mengawal pengembangan ekonomi berbasis lingkungan agar manfaat dari kekayaan biodiversitas Indonesia dapat kembali dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan Indonesia tidak hanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya hayati, tetapi juga menjadi pemimpin dalam menciptakan nilai ekonomi dari upaya menjaga bumi.
