JAKARTA – Kebakaran hutan di semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Saampai saat ini tercatat ada 1.091.448 hektar hutan dan lahan yang terdampak akibat kebakaran di enam provinsi di Indonesia.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam rilis BNPB, sesuai data KLHK kebakaran hutan dan lahan yang terluas tercatat di Sumatera Selatan dengan luas hutan yang terbakar mencapai 336.798 hektar. Lalu disusul Kalimantan Tengah dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 317.749 hektar selanjutnya Kalimantan Barat 151.919 hektarlalu Kalimantan Selatan seluas 137.848 ha dan disusul Riau 90.550 ha serta Jambi 56.593 ha. Pada 2019 luas hutan dan lahan terdampak saja mencapai 942.485 ha, dengan rincian lahan gambut 269.777 dan mineral 672.708 ha.
“Hingga saat ini, ada enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat, antara lain Riau sejak 11 Februari – 31 Oktober 2020, Sumatera Selatan sejak 20 Mei hingga 31 Oktober 2020), Jambi dari 29 Juni hingga 26 September 2020, Kalimantan Barat dari 2 Juli- hingga 0 November 2020 dan Kalimantan Tengah dari 1 Juli hingga 28 September 2020 serta Kalimantan Selatan dari 1 Juli hingga 30 November 2020. Untuk Penanganan darurat bencana Karhutla ada beberapa parameter seperti hot spot, indeks standar pencemar udara (ISPU), jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), jarak pandang atau visibilitas serta periode musim kemarau,” sebut dalam rilis Senin (24/8/2020).
menurutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi di beberapa provinsi. Untuk mengantisipasi kebakaran, BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam penanganannya, BNPB melibatkan semua unsur dalam pentaheliks, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.
“Masing-masing peran diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, khususnya di provinsi yang kerap dilanda karhutla. BNPB selalu menekankan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman karena langkah ini lebih efektif untuk menghindari dampak yang luas,” katanya.
Dengan pencegahan karhutla, BNPB mendorong untuk pengembangan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.
Menurut Raditya Jati, beberapa langkah teknis diupayakan seperti monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system (FDRS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pantauan titik panas atau hot spot dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) maupun ketinggian muka air di lahan gambut dari BRG.
“BNPB juga telah meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhulta, seperti penetapan status siaga darurat. Pencegahan dapat dilakukan, seperti pemadaman titik api sedini mungkin melalui satuan tugas darat maupun udara,” terangnya.
Saat ini, sambungnya BNPB sudah mengerahkan 6.000 personel yang diterjunkan ke keenam provinsi yang rawan Kahutla.
“Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setiap provinsi dapat dukungan 1.000 personel. Perhitungan komposisi personel di setiap daerah terdiri TNI dan Polri 40 persen, Manggala Agni 20, masyarakat 30, dan berbagai unsur 10,” bebernya.
Sedangkan untuk satuan udara, BNPB dan BPBD menggunakan pemadaman menggunakan water-bombing dan teknologi modifikasi cuaca. Pelaksanaan water-bombing menggunakan armada helikopter yang ditempatkan di beberapa provinsi. BNPB menyiagakan armada untuk pengeboman dan pemantauan, terdiri 3 helikopter di Jambi, 11 di Sumatera Selatan, 8 di Riau, 1 di Kalimantan Barat dan 5 di Kalimantan Tengah. Komposisi ini dapat digerakkan ke wilayah yang lain dengan tingkat keparahan yang berbeda.
Beberapa waktu lalu, BNPB telah menginformasikan dua dukungan armada baru helikopter Chinook dan Black Hawk.
Di samping helikopter, satuan udara didukung dengan pesawat fixed-wing untuk menebar garam di udara atau cloud seeding. Operasi TMC ini dipimpin oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta TNI.
Pemerintah daerah merupakan penanggung jawab utama dalam penanganan darurat di wilayahnya. BNPB dan kementerian/lembaga akan memberikan pendampingan dalam penanganan karhutla di daerah. Dukungan yang akan diberikan untuk penguatan daerah yakni penguatan koordinasi dan komando melalui pos komando dan pusat pengendali operasi. (*/arl)
Komentar