SIBERINDO.CO – Sesuatu yang selama ini tidak kasat mata kini menjelma menjadi komoditas ekonomi bernilai raksasa. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, secara blak-blakan menyoroti potensi besar pasar karbon saat menjadi pembicara dalam ajang HSSE Leadership Forum 2026 di Kantor Pertamina Gas Negara, Jakarta, pada 22 Juli 2026. Melalui istilah “perdagangan gaib”, ia mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menjadi aktor utama dan merebut peluang keuntungan dari pengelolaan karbon nasional agar manfaat ekonominya tidak jatuh ke tangan asing.
Menjaga kelestarian alam kini bukan lagi sekadar tanggung jawab ekologis, melainkan bertransformasi menjadi ceruk bisnis yang sangat menjanjikan. Upaya strategis pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi atau menyerap emisi gas rumah kaca saat ini dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang diperjualbelikan.
“Itu bisa jadi bisnis, di mana dijualnya, ya di pasar karbon,” kata Menteri Jumhur.
KLH/BPLH terus mendorong program-program pemulihan lingkungan yang berdimensi ekonomi ganda. Salah satu bukti nyatanya adalah rehabilitasi kawasan mangrove. Penanaman mangrove tidak hanya membentengi pesisir dari abrasi, tetapi juga mencetak nilai uang yang fantastis melalui bursa karbon. Menteri Jumhur memaparkan, investasi penanaman dan pemeliharaan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun hanya membutuhkan dana sekitar dua ratus juta Rupiah, namun imbal hasilnya sangat luar biasa.
“Kawasan mangrove dengan luas area 1 ha bisa menyerap 3.000 ton Co2 equivalen. Saat ini harga karbon berkisar 7-10 dolar AS per ton karbon Co2, bahkan bisa sampai 90 dolar AS. Lalu katakannya hitungan di tengah-tengah saja harganya misalnya 30 dolar AS. Jadi bila dihitung 30 dolar AS dikalikan 3.000 ton maka hasilnya mencapai 90.000 dolar AS atau setara Rp1,5 miliar. Padahal modalnya hanya Rp200 juta dan dalam 3 tahun bisa dapat Rp1,5 miliar,” tutur Menteri Jumhur.
Daya tarik ekonomi dari sektor karbon ini tak pelak memicu gelombang ketertarikan investor global. Berbagai pemodal besar dari luar negeri telah menyatakan minatnya kepada pemerintah untuk membenamkan investasi pada kegiatan berbasis karbon di Indonesia. Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup menempatkan kedaulatan bangsa sebagai prioritas mutlak. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tidak boleh sekadar menjadi objek eksploitasi dalam tata niaga karbon dunia.
“Saya sebutnya ini perdagangan gaib, sebab barangnya tidak jelas tapi harganya bisa ribuan triliun Rupiah. Saat ini semua orang (negara) matanya ke kita semua. Nah maksud saya dalam perdagangan gaib ini kita (Indonesia) ikut serta gitu lho. Saya selaku Menteri LH lebih konsen mengutamakan kita bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon ini,” jelas Menteri Jumhur.
Lebih lanjut, transformasi ekonomi karbon ini sangat penting mengingat besarnya kebutuhan pendanaan iklim nasional. Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia menanggung target ambisius penurunan emisi pada tahun 2030 yang diperkirakan menelan biaya hingga lebih dari lima puluh ribu triliun Rupiah. Angka masif ini menuntut kolaborasi kuat antara regulasi pemerintah dan inovasi bisnis sektor swasta.
“Itu tidak mungkin dilakukan pemerintah. Akhirnya ada skema-skema, bisa complient atau voluntary, mandatory dan lain sebagainya. Semua dilakukan dalam rangka menekan emisi atau menyerap emisi karbon tadi,” ungkap Menteri Jumhur.
Selain pelestarian ekosistem alam, peluang emas perdangan karbon ini juga terbuka lebar di sektor perindustrian. Dengan lebih dari seribu empat ratus pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia, langkah strategis pengelolaan dan pengurangan emisi metana dari sektor ini berpotensi besar dikonversi menjadi kredit karbon.
Melalui keseimbangan antara regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional dan terbukanya ruang inovasi bagi pelaku usaha, pengelolaan karbon diyakini akan menjadi ujung tombak baru bagi perekonomian Indonesia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
