oleh

Tersangka Kasus Korupsi Rp 8,9 Miliar Diserahkan tapi Tak Dikurung di Tahanan

MAMUJU – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) menyerahkan tersangka dan barang bukti korupsi pengadaan sejuta bibit kopi di Mamasa, Ir Donatus Marru, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulbar, Selasa (23/3/2021) pukul 14.30 Wita.

Penyerahan tersangka dan barang bukti disaksikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Feri Mufahir, di tenda darurat kantor Kejati Sulbar Jl RE Marthadina, Kelurahan Simboro, Mamuju.

Selanjutnya, diteruskan ke Kejari Mamasa yang diterima langsung Kasi Pidsus, Akbar, untuk proses penuntutan di persidangan.

Baca:   Polisi Tangkap Lelaki yang Cabuli Anak Kecil

Donatus Marru didampingi penasehat hukumnya Ely Sambominanga dan Samuel.

Dengan berbagai pertimbangan, tersangka berstatus tahanan kota, alias di rumah saja, sejak 23 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021.

“Tersangka dalam keadaan sakit dan masih memerlukan perawatan,” kata Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir.

Ia merujuk surat keterangan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang menyebutkan tersangka sakit.

Pertimbangan lain, kerugian negara sudah dipulihkan 100 saat masih dalam tahap penyidikan.

Tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada tahun 2015. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura, Kabupaten Mamasa, Sulbar, melaksanakan pengadaan Bibit Kopi dengan nilai kontrak Rp. 8.985.000.000,- (delapan Milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Baca:   LaNyalla Beberkan Lima Langkah Atasi Darurat Lahan Pangan

Item pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kopi sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang jenis Kopi Arabika dan Robusta.

Dalam pelaksanaan kegiatan, tersangkalah yang mengurus segala sesuatunya mewakili PT Supin Raya.

Namun pada akhir pelaksanaan pekerjaan, meski Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi sebanyak 1.000.000,- (satu juta) belum didsitribusikan seluruhnya kepada petani, ia melakukan rekayasa

“Tersangka meminta kepada Murnianto selaku PPK agar dilakukan addendum, sehingga pembayaran tetap dalam dilakukan 100 persen kepada PT Supin Raya. Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,166 miliar berdasarkan perhitungan BPKP,” ujar Mufahir.

Baca:   Polisi Bekuk Dua Penyalahguna Narkoba, Satu Sempat Ngumpet di Plafon

Perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, Murnianto juga ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut pada tahun 2020 lalu, namun diproses hukum secara terpisah. (*)

Komentar

Berita Lainnya