JAKARTA – Semua jajaran pengurus Partai Hanura diminta agar menyiapkan semua persyaratan sesuai undang-undang untuk bisa mengikuti verifikasi administrasi dan faktual partai politik untuk Pemilu 2024.
Permintaan itu diutarakan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pidatonya di peringatan HUT ke-14 Partai Hanura dan Bulan Bhakti Hanura, yang disiarkan secara virtual, Senin (21/12).
“Langkah taktis dan strategis partai politik yang terpenting adalah bagaimana bisa dengan mudah memenuhi persyaratan sebagai parpol peserta Pemilu di Pemilu 2024 mendatang,” kata dia.
OSO meminta kepada semua kader partai untuk fokus agar bagaimana seluruh persyaratan organisasi, administrasi hingga syarat Kartu Tanda Anggota (KTA) bisa dipenuhi secepatnya.
OSO menginstruksikan kepada pengurus Partai Hanura agar setiap kabupaten/kota minimal bisa mendapatkan 2.000 (dua ribu) KTA dari syarat dalam UU Pemilu bahwa KTA seribu atau seperseribu per-kabupaten/kota.
Dia juga menjelaskan, 2021 sudah dilanjutkan kembali pendataan dan input dokumen persyaratan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU dan sampai saat ini, Hanura merupakan salah satu Partai Politik yang aktif melakukan pendataan via SIPOL KPU.
“Ini mengindikasikan kita serius untuk menghadapi tantangan awal Pemilu 2024 yaitu memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu,” jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI periode 2014-2019 itu menjelaskan, meskipun RUU Pemilu belum disahkan menjadi UU, namun Hanura sebagai partai politik yang berikhtiar ikut Pemilu 2024, maka harus fokus mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan syarat apapun yang nanti diputuskan DPR dan Pemerintah di UU Pemilu mendatang.
Karena itu OSO menilai HUT ke-14 Partai Hanura menjadi momentum konsolidasi untuk bersiap mengikuti kompetisi politik 2024 karena semakin awal persiapan, semakin rapi persiapan, semakin tertib persiapan maka semakin besar potensi meraih kemenangan.
“Kemenangan yang diperlukan adalah kemenangan untuk kembali bisa masuk dan berkiprah di DPR RI sekaligus tumbuh berkembang di DPRD di provinsi, kabupaten maupun kota,” terang OSO. (sam)
Komentar