BANDAR LAMPUNG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan kurang lebih Rp 114 miliar untuk percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Tsunami Selat Sunda 2018 di Provinsi Lampung.
Dalam pelaksanaannya, hibah rehab-rekon tersebut terbagi atas dua segmen. Pertama adalah untuk pembangunan rumah dengan total 79 miliar lebih.
Pembangunan berlangsung di tiga daerah terdampak, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Menurut Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir Rifai MBA, khusus untuk Kabupaten Pesawaran telah rampung 100 persen dengan total pembangunan rumah 137 unit.
Kemudian di Kabupaten Lampung Selatan masih dalam proses dengan prosentase 57 persen dengan target total 524 unit.
Di Kabupaten Tanggamus sudah berjalan hingga 85 persen proses pembangunannya dari target 100 unit rumah.
“Khusus untuk Kabupaten Pesawaran ahamdulillah telah selesai 100 persen, pembangunan rumah 137 unit,” jelas Rifai.
Ia.menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Penanggulangan Bencana yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (19/3/2021).
Selanjutnya segmen yang kedua pada Tahun Anggaran (TA) 2019/2020, BNPB juga melaksanakan program hibah rehab-rekon untuk sektor tertentu dengan total anggaran Rp 34 miliar.
Ini terbagi di tiga wilayah masing-masing; Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Khusus Kabupaten Lampung Timur, hibah rehab-rekon senilai kurang lebih Rp 10 miliar telah selesai dilaksanakan.
Berupa pembangunan jembatan, pengaman tebing, sistem drainase, tembok pengaman dan pintu air masing-masing satu paket.
Hal yang sama telah selesai dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan total anggaran senilai kurang lebih Rp 14 miliar untuk pembangunan jalan sebanyak dua paket.
Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Tengah masih dalam proses dengan total anggaran kurang lebih Rp10 miliar pada TA 2020.
Menurut Rifai, program yang telah selesai dilaksanakan dari sektor tertentu pada segmen kedua sudah sesuai target.
“Khusus untuk pembangunan sektor tertentu dengan hasil 100 persen ini adalah sesuai dengan waktu,” jelas Rifai.
Sedangkan bagi wilayah yang masih dalam proses seperti di Kabupaten Lampung Selatan, pihak Pemkab telah meminta percepatan hingga bulan Juni 2021.
Dalam hal ini, Rifai telah meminta Kementerian Keuangan, melalui Dirrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar ada penambahan waktu.
Dengan demikian, pengerjaan dapat diselesaikan hinnga sebelum waktu yang diminta.
“Khusus untuk Lampung Selatan, proses 57 persen ini pihak Pemkab menginginkan adanya percepatan sampai dengan bulan Juni. Ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk minta penambahan waktu,” jelasnya.
Rifai berharap pemerintah daerah yang masih dalam proses rehab-rekon tersebut dapat memberikan atensi dan segera mengambil tindakan sesegera mungkin.
Terkait adanya kekurangan dan kendala, BNPB juga meminta kepala daerah segera melapor untuk kemudian dapat diambil langkah strategis.
Dengan begitu, warga yang terdampak Tsunami Selat Sunda 2018 khususnya yang melanda di wilayah Lampung dapat merasakan dampak positif dari hadirnya pemerintah bagi masyarakat.
“Kiranya masyarakat yang terdampak (tsunami) dapat langsung menghuni rumah ini. Mudah-mudahan kepala daerah yang terdampak tadi dapat memberikan atensi lebih dalam rangka percepatannya” kata Rifai. (*)
– bnpb.go.id
Komentar