oleh

Tiga Kegagalan Jokowi-Amin Versi Demokrat

JAKARTA – Setidaknya ada tiga kegagalan di setahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Demikian dikatakan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/10/2020).

Bukan tanpa alasan, menurutnya, kegagalan tersebut berawal dari merebaknya virus Covid-19 di Indonesia.

“Saya mencatat tiga kegagalan pemerintahan Jokowi setelah satu tahun berkuasa pada priode kedua pemerintahannya. Jokowi gagal dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air, dimana lambannya pemerintah mengambil kebijakan yang cepat dan tepat,” terang Irwan.

Baca Juga:   Jakarta PSBB Lagi, Anies Diminta Turun Langsung Kampanye Wajib Masker

Terlepas dari tidak memilih lockdown dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sambung dia, faktanya  pemerintah juga lamban menutup bisnis, sekolah, dan membatasi perjalanan. 

“Sudah lambat (berlakukan) pembatasan, justru pemerintah dengan sangat cepat mencabut PSBB dan menerapkan new normal, ketika kasus justru terus meningkat,” jelas anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu.

Baca Juga:   Gerakan Kewirausahaan Nasional Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Perekonomian Nasional

Catatan kedua, lanjut Irwan, pemerintahan Jokowi gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jokowi bersama pembantunya gagal menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal ketiga. 

“Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9% sampai -1%. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh menteri keuangan,”ujar legislator dari Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Baca Juga:   Pariwisata Tanpa Ekonomi Kreatif Akan Sia-sia

Terakhir, pemerintah Jokowi dinilai  gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Ia beralasan, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya. 

“Terutama terkait pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat keamanan,” demikian kata Irwan. (sam)

Komentar

Berita Lainnya