SIBERINDO.CO – Dalam satu dekade terakhir, wajah transportasi publik di Indonesia berubah cukup signifikan. Jalur MRT dan LRT mulai terbangun, stasiun KRL terus dikembangkan, sementara layanan angkutan umum perkotaan semakin terintegrasi. Berbagai kota pun mulai mengikuti langkah serupa, mulai dari LRT di Palembang, pengembangan angkutan massal di Bandung, hingga pembangunan transportasi publik di Medan. Namun, membangun sistem transportasi yang berkelanjutan ternyata tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur.
Executive Director of Transport for Jakarta, Adriansyah Yasin Sulaeman, menilai pembangunan fisik hanyalah satu bagian dari upaya membangun sistem mobilitas perkotaan.
“Jadi memang sebetulnya pembangunan transportasi umum itu adalah salah satu bagian kecil dalam pembangunan kota. Di FDTJ (Forum Diskusi Transportasi Jakarta) kita punya pendekatan yang namanya HOS (hardware, software, dan orgware). Itu resep untuk membuat sistem mobilitas yang berkelanjutan ke depannya,” ujarnya dalam podcast HubTalks Episode 23, Selasa (30/6).
Menurut Adriansyah, hardware merupakan aspek yang paling mudah dikenali masyarakat, yakni pembangunan fisik seperti jalur kereta, stasiun, halte, maupun armada transportasi.
“Kalau bicara soal infrastruktur itu hardware-nya. Baru bagian fisiknya. Sebetulnya justru itu yang paling gampang dibangun karena tinggal menunggu anggaran,” ucap Adriansyah.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan prasarana, tetapi juga mendorong integrasi sistem transportasi secara menyeluruh. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, M. Risal Wasal, menjelaskan Kemenhub mengintegrasikan lima aspek utama, yakni kelembagaan, sistem jaringan transportasi, sistem pembayaran, sistem sosialisasi informasi, dan sistem pergerakan lalu lintas.
“Dari adanya peranan Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda ini, memang kita mengintegrasi ada lima poin besar, ada kelembagaan, sistem jaringan transportasi, sistem pembayaran, sistem sosialisasi informasi, dan sistem pergerakan lalu lintas,” jelas Risal dalam podcast HubTalks Episode 14.
Namun, pembangunan fisik tidak otomatis membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Hal tersebut terlihat dari kondisi Jakarta saat ini. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan Adriansyah, cakupan layanan transportasi umum di ibu kota telah menjangkau lebih dari 90% wilayah. Meski demikian, tingkat penggunaan transportasi umum masih berada di kisaran 13%.
“Artinya coverage memang sudah bagus, tapi ketika melihat jumlah penggunanya kita jadi bertanya. Berarti masih ada tantangan lain yang harus diselesaikan,” ujar Adriansyah.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar berada pada perjalanan awal dan akhir atau first mile dan last mile. Ketika biaya menuju stasiun masih dianggap mahal atau aksesnya belum mudah, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi meskipun infrastruktur transportasi umum sudah tersedia.
“Orang mungkin naik transportasi umum cuma Rp3.000, tapi ke stasiunnya mahal. Akhirnya mereka berpikir lebih baik naik mobil atau motor saja. Tantangan kita memang ada di situ,” jelasnya.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Kemenhub. Menurut Risal, keberhasilan integrasi transportasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prasarana dan sarana, tetapi juga kemudahan masyarakat berpindah antarmoda secara seamless atau tanpa hambatan.
“Sekarang kita bicara seamless integration for transportation. Dengan integrasi seamless maka kita jamin transportasinya juga seamless. Yang menarik adalah harus kita sosialisasikan apa makna integrasi. Jadi orang melihat integrasi bukan hanya pada persoalan prasarana dan sarana saja. Tapi secara pemaknaan masyarakat yakin bahwa dia akan lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujarnya.
Membangun Kultur, Bukan Hanya Infrastruktur
Setelah hardware tersedia, tantangan berikutnya adalah software, yaitu membangun pola pikir dan budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Menurut Adriansyah, perubahan perilaku membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibanding membangun infrastruktur.
“Setelah infrastrukturnya sudah bagus, orang mulai naik transportasi umum. Tapi mereka belum tentu langsung paham kultur bertransportasi. Itu tugas besar yang harus kita bangun pelan-pelan supaya bisa lebih tertib dan sama-sama nyaman.”
Ia mencontohkan perubahan budaya yang terjadi pada pengguna KRL Jakarta. Jika satu dekade lalu masih ditemukan penumpang yang naik di atap kereta, kini perilaku tersebut perlahan hilang seiring meningkatnya edukasi dan penegakan aturan.
“Jakarta dari zaman 2010 orang masih naik di atap KRL sampai sekarang bisa kita bangun kulturnya pelan-pelan,” ujar Adriansyah.
Perubahan budaya tersebut juga dirasakan Arif Ardiansyah sebagai konten kreator sekaligus pengguna harian KRL Green Line. Menurutnya, kepadatan penumpang memang tidak bisa dihindari, tetapi masyarakat dapat beradaptasi dengan memahami karakter perjalanan.
“Kalau buat pengguna Green Line, enggak duduk itu enggak masalah. Yang penting kita masih bisa berdiri dan memilih posisi berdiri yang nyaman,” ucap Arif dalam podcast HubTalks, Selasa (30/6).
Sejalan dengan pandangan tersebut, Kemenhub juga menilai kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar semakin banyak orang beralih menggunakan transportasi umum. Menurut Risal, kepercayaan tersebut dibangun melalui layanan yang andal, mulai dari kapasitas yang memadai, ketepatan waktu, hingga efisiensi biaya.
“Pertama harus pastikan kapasitas yang memadai. Kedua OTP (On Time Performance), tidak hanya kendaraan datang, tapi waktu berkelanjutannya itu pas atau tidak. Yang ketiga tentang cost efficiency, begitu masyarakat beralih dari kendaraan pribadi itu menjadi lebih efisien atau tidak,” terang Risal.
Selain hardware dan software, Adriansyah menyebut orgware sebagai fondasi yang menentukan arah pembangunan transportasi.
“Orgware itu visi dan misi kebijakan pemerintah. Memang kalau di FDTJ, political will adalah kuncinya. Selama pemerintah punya visi membangun transportasi umum, pembangunan itu akan terus berjalan,” ujar Adriansyah.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki arah yang sama, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebab, pembangunan transportasi umum tidak hanya berhenti pada jalur utama, tetapi juga harus didukung oleh layanan pengumpan (feeder) yang menghubungkan masyarakat dengan moda utama.
“Sudah dibangun KRL, sudah dibangun LRT. Harapannya ketika turun dari stasiun sudah ada feeder-nya. Itu yang perlu terus didorong oleh pemerintah daerah,” ucap Adriansyah.
Adriansyah menilai tantangan berikutnya adalah mengubah paradigma pembangunan kota yang selama ini cenderung berorientasi pada kendaraan pribadi. Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
“Selama ini banyak kota di dunia terjerumus pada car-centrism yang mana pembangunan kota itu hanya difokuskan kepada yang punya mobil. Jalan tol terus dibangun, gedung parkir makin besar. Tapi mereka mulai mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengubah arah pembangunan menjadi Transit Oriented Development (TOD),” ujar Adriansyah.
Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah juga tengah menyusun konsep “TOD Indonesia” sebagai acuan pengembangan kawasan berorientasi transit yang disesuaikan dengan karakteristik kota-kota di Indonesia. Menurut Risal, konsep tersebut tidak sekadar mengadopsi praktik dari luar negeri, melainkan dirancang agar sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia.
“Kami sedang mencoba menyusun apa yang dimaksud ‘TOD Indonesia’. Karena sangat beda kondisinya, beda kultur, dan lain-lain maka kami akan membuat persyaratan itu sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi masyarakat tetap punya hak yang sama untuk menggunakan angkutan massal,” ungkap Risal.
Bagi Adriansyah, keberhasilan sebuah kota bukan diukur dari banyaknya jalan yang dibangun, melainkan dari banyaknya pilihan mobilitas yang dimiliki masyarakat.
“Semua orang pasti bertransportasi. Mau jalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, atau naik mobil. Yang penting warga punya pilihan untuk bermobilitas dengan mudah. Lebih banyak opsi lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, transportasi merupakan persoalan yang unik karena keputusan menggunakan kendaraan memang bersifat personal. Namun, ketika jutaan orang mengambil keputusan yang sama setiap hari, persoalan tersebut berubah menjadi isu bersama yang menentukan wajah sebuah kota.
“Transportasi itu isu yang sangat personal, tapi masalahnya komunal. Personal itu di mana kita bisa memilih mau naik mobil atau transportasi umum. Ketika jutaan orang memilih moda transportasi yang sama, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan sistem yang baik,” pungkasnya.
