TANJUNGPINANG – Pjs Gubernur Kepri Dr Bahtiar Baharudin mengajak semua pihak untuk kembali menggairahkan perekonomian Kota Tanjungpinang melalui pelaksanaan kegiatan yang diadakan di ibukota Provinsi Kepri. Pjs Gubernur Kepri berkeinginan agar perekonomian Tanjungpinang Berjaya seperti yang pernah terjadi di masa kerajaan Melayu.
“Selama ini, jarang diadakan acara skala nasional di Tanjungpinang, selalu di Batam,” ujar Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesbangpol Se Indonesia, (16/11) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Oleh karena itu, lanjutnya, kegiatan-kegiatan pemerintah harus sering diadakan di Tanjungpinang dengan harapan even tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Semakin banyak yang datang maka kian besar pula uang yang masuk ke kota ini,” ujarnya seperti dikutip keprinews.co.id grup siberindo.co.
Menurut Gubkepri, Kota Tanjungpinang dahulunya merupakan pusat pemerintahan, pusat militer dan pusat perdagangan. Itu sebab, sejak lama Kota Tanjungpinang sudah dikenal banyak khalayak berbagai pelosok lantaran kemajuan perekonomiannya.
Selain itu, tambah Bahtiar, Kota Tanjungpinang juga terkenal dengan sejarah budayanya. “Bahasa Indonesia yang saya gunakan ini berasal dari Pulau Penyengat, bagian dari Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, tidak NKRI kalau tidak pernah berkunjung ke kota ini,” kata Bahtiar.
Sementara itu, menurut Sekretaris Dirjen Polhukam Kemendagri, Dr Imran, acara Rakornas diikuti utusan dari 34 provinsi se Indonesia, dan 261 Kabupaten/Kota yang mengadakan Pilkada di daerahnya. “Selain itu ada juga beberapa daerah Kabupaten/Kota yang tahun depan mengadakan Pilkada juga hadir dalam kegiatan Rakornas ini,” ujarnya.
Rakornas yang mengambil tema “Dalam Rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid 19 dan Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid 19” itu, dihadiri Plh Dirjen Polhukam Depdagri, para direktur, pimpinan TNI/Polri, Sekda Kepri, Walikota Tanjungpinang dan Bupati/Walikota se Kepri, tokoh masyarakat, LAM (Lembaga Adat Melayu), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) dan para Kepala OPD tingkat provinsi. (rmb)
Komentar