oleh

ASN Terbelah Tiga di Pilgub Jambi

JAMBI– Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah persoalan klasik yang selalu aktual setiap kali menjelang Pilkada. Seperti halnya di Provinsi Jambi yang akan melaksanakan Pilgub 9 Desember nanti. Apalagi tiga calon Gubernur merupakan kepala daerah. Yakni Cek Endra (Bupati Sarolangun), Fachrori Umar (Gubernur Jambi), dan Al Haris (Bupati Merangin). Pastinya mereka semua memiliki loyalis di birokrat sebagai timses di balik layar ‘mesin’ peraup suara.

Sudah rahasia umum di Pilgub Jambi kali ini, ASN terbelah menjadi tiga kubu. Dari berbagai informasi yang diperoleh Jambione, kubu pertama adalah kelompok loyalis Fachrori Umar, cagub petahana yang masih menjabat saat ini. Kelompok ini disebut sebut bergerak di balik layar, sebagai mesin politik peraup suara Fachrori Umar-Syafril Nursal.

Kemudian kubu kedua adalah loyalis Haan Basri Agus (HBA), mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015. Kelompok ini disebut sebut bergerak untuk  pasangan Alharis-Abdullah Sani. Lalu, kubu ketiga adalah loyalis almarhum Zulkifli Nurdin, mantan Gubernur Jambi dua periode 2000-2005, 2005-2010.

Sumber Jambi one menyebutkan, sudah menjadi rahasia umum setiap kali Pilkada para ASN, terutama yang memegang jabatan ikut terlibat sebagai timses dibalik layar.  Hanya saja sedikit yang terbukti dan mendapat sanksi dari Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. ‘’Termasuk di Pilgub kali ini. Bahkan, sekarang jelas sekali ada tiga kubu di dalam ASN. Bisa jadi mereka ‘dipaksa’ ikut terlibat atau bisa juga karena keinginan sendiri,’’ katanya.

Baca:   Generasi Z Titik Awal Perjalanan Baru Bangsa Indonesia

Bahkan, menurut sumber ini, dari informasi yang dia dengar tiga paslon sudah menyusun kabinet bayangan seandainya terpilih nanti. Orang orang yang mengisi struktur kabinet tersebut ya para ANS yang dilibatkan sebagai tim bayangan. ‘’ Saya dengar semua paslon sudah memiliki gambaran siapa saja yang mengisi posisi kabinetnya nanti. Ini salah satu jadi pemicu semangat ASN mau melibatkan diri membantu paslon,’’ jelasnya.

Timses tiga paslon ketika dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan informasi ini. Dengan meminta namanya tidak ditulis, ketiga timses yang mengaku mendapat informasi tersebut. ‘’ Ya… kalau kabar yang saya dengar seperti itu,’’ kata salah satu tim Haris-Sani.

‘’ Yang saya dengar tim 01 dan 03 yang sudah menyusun kabinet bayangan. Kalau tim 02 kan kabinetnya sudah ada,’’ kata timses Fachrori-Syafril. Sementara itu timses CE-Ratu yang juga minta namanya tidak ditulis hanya tersenyum ketika ditanya soal informasi ini. ‘’ Kata siapa, bisa saja informasi itu benar. Bisa juga salah. Biasalah,’’ kata politisi senior Partai Golkar ini.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Jambi (Unja), Citra Darminto, mengatakan, memang setiap momentum pesta demokrasi (Pilkada), ASN akan berada pada posisi dilematis. Setiap pasangan calon pasti memiliki ikatan terhadap ASN yang berada di bawah kepemimpinan pasangan calon.

Baca:   Konjen Jepang Sangat Terkesan dan Puji Penanganan Covid-19 di Bali

“Saat ini para ASN sedang dihadapkan pada situasi politik antara mendukung atau tidak mendukung. Memihak pada salah satu pasangan calon jelas akan melanggar aturan,” katanya.

Menurut Citra, sikap memihak pejabat birokrasi/ ASN terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi dengan harapan ideal netralitas birokrasi. “ASN bersikap tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karir birokrat atau ASN itu sendiri. Ini kebiasaan buruk birokrasi kita. Para pasangan calon melakukan lobi kepada pejabat-pejabat birokrat maupun ASN yang mereka anggap bisa mempengaruhi pegawainya untuk mendukung pasangan calon tersebut. Tentu saja bukan tanpa jasa, pasangan calon menjanjikan kedudukan/jabatan yang lebih tinggi untuk kemenangannya,” jelasnya.

Sekarang ini, kata dia, persoalannya adalah bagaimana netralitas ASN yang akan berpartisipasi dalam perhelatan Pilkada. Sementara posisinya adalah penghuni kapal birokrasi yang nantinya akan di nakhodai oleh Kepala Daerah terpilih.

Ia menjelaskan, secara teori atau aturan, netralitas ASN dalam segala bentuk kontestasi politik di Indonesia saat ini sudah menjadi keharusan. Karena ada dua peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pertama, kata dia, pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 dan Kedua, pada pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004.

Baca:   Kemenag: Kemungkinan Tak Ada Penambahan Kuota Haji

“Namun perlu digarisbawahi bahwa netral seorang ASN bukan berarti tidak memilih atau golput. Karena ASN juga diberi kebebasan hak untuk menentukan pilihan dalam politik,” katanya.

“Hak pilih itu tanpa disadari memiliki ‘efek magnetik’ yang menarik keberpihakan ASN terhadap suatu kandidat atau kelompok politik tertentu. Sehingga menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang tidak netral dalam tataran ideal,” sambungnya.

Lebih jauh Citra mengatakan, netralitas seorang ASN pada hakikatnya dipengaruhi oleh keputusan pribadi ASN itu sendiri berdasarkan rasionanilasi politiknya. Yaitu suatu proses penggunaan pikiran oleh individu ASN untuk menganalisa, menimbang, dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang sedang berlangsung. Kemudian mampu memperkirakan peluang serta manfaat keputusan yang dibuat dalam jangka pendek maupun panjang.

“Rasionalisasi politik ASN itu diawali oleh harapan. Harapan ingin mencapai tujuan tertentu,” imbuhnya. Untuk itu, lanjut Citra, semakin cangih bentuk pelanggaran Pemilu dan termasuk netralitas ASN, peran Bawaslu juga harus profesional. Bukan pengawasan yang super ketat dengan cara yang membabi buta dan bukan pula pengawasan yang diduga hanya mencari-cari kesalahan semata.

“Bawaslu harus memiliki pengetahuan dan memasang mata dan analisa tajam terhadap peristiwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di lapangan. Jangan menunggu ada laporan dari masyarakat namun menjemput bola setiap ada pelanggaran Pemilu,” katanya.(fey)

Komentar

Berita Lainnya