oleh

Aliansi Pedagang di Bandung Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

BANDUNG–Puluhan orang dari Aliansi Pedagang Bandung melakukan unjuk rasa di depan Pasar Baru Bandung pada Jumat (16/7/2021). Mereka mendesak pemerintah agar tak memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Koordinator aksi Ari mengatakan, PPKM Darurat ini sangat menyengsarakan para pedagang. Ia mafhum dengan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona, tetapi seharusnya dibarengi dengan bantuan atau bentuk kompensasi lainnya.

“Walau kami mendengar isu bantuan tapi sampai detik ini belum ada kepada para pedagang, PPKM ini berdampak kepada pedagang di Kota Bandung, dampaknya berupa kemiskinan dan kelaparan yang bahkan lebih berbahaya,” ujar Ari di lokasi aksi.

Ia mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung, membuka ruang diskusi bersama para pedagang untuk mencari jalan tengah. Pasalnya, pengelola tempat niaga baik negeri maupun swasta tetap menarik biaya beban dan listrik kepada para pedagang di dalamnya.

“Karena beban kami cukup berat, kami harus tetap membayar service charge secara penuh. Kami juga harus membayar listrik secara penuh, selama tutup kami harus memikirkan nasib karyawan dan anak istri,” kata Ari.

“Pedagang di Bandung menolak perpanjangan PPKM Darurat. Contohnya kios di Pasar Baru yang produktif 40 persen menghilang, banyak yang tutup, dijual, dan dikontrak pun tidak laku.

“Sebelum pascalebaran begitu ditambah PPKM, saat buka nanti kita tidak tahu berapa yang bertahan. Ini tidak hanya di Pasar Baru, tidak hanya di Pasar Andir, Pasar Banceuy, Pasar ITC dan lainnya,” ucapnya melanjutkan.

Minta Pasang Badan

Perwakilan Pedagang Pasar Baru Hisar Sitompul berharap Presiden Jokowi dan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan bisa memperhatikan nasib para pedagang.

“Tolong adillah kepada masyarakat antara penanganan pandemik dan ekonomi harus berimbang agar masyarakat kita sejahtera. Bagi Pak Luhut orangnya berani dan baik hati yang berani pasang badan terhadap semua partai politik yang mendesak lockdown,” tutur Hisar.

Hisar sendiri mengaku frustrasi dengan kondisi ini, sebab ia memiliki 20 karyawan yang harus diperhatikan hajat hidupnya. “Sekarang beli susu saja sudah susah. Saya terpaksa online padahal sebelumnya tidak pernah online. Mau tidak mau sekarang saya harus melayani online hanya untuk tiga orang sehari secara digilir,” katanya. (Terasjabar.co)

Komentar

Berita Lainnya