GORONTALO – Pemerintah terus didorong merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Dengan begitu penggunaan alat berat ekskavator di lokasi pertambangan emas akan benar benar ditertibkan, dan penggunaan merkuri bisa dikendalikan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Pohuwato, Limonu Hippy mengatakan keberadaan WPR diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan emas ilegal yang menjadi salah satu penyebab bencana alam.
“Ketika WPR terwujud inilah yang kita lakukan. tidak menggunakan merkuri, tidak menggunakan alat berat, tidak menggunakan sianida,” jelasnya.
Ia mengakui, selama ini penggunaan merkuri marak digunakan dan menjadi kebiasaan bagi penambang emas di Pohuwato.
Sama halnya dengan alat berat ekskavator yang banyak dijumpai di lokasi pertambangan emas. Saat ini penggunaan ekskavator di lokasi tambang telah ditertibkan oleh pemerintah daerah.
“Yang orang tahu itu perak. Apakah jenisnya merkuri, itu penambang tidak tahu. Yang mereka tahu, zat itu bisa nangkap emas. Tidak dipungkiri memang ada (merkuri),” kata Limonu.
Karenanya, kata dia, tidak bisa serta-merta menyalahkan penambang, seolah penambang ini perusak.
“Sektor ekonomi perlu diperhitungkan dan dikembangkan. Bagaimana caranya agar penambang bisa mendapatkan penghasilan, tapi tetap konsisten dengan pengendalian lingkungan,” jelas Limonu
Ia meyakinkan, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) berkomitmen untuk mengajak penambang Pohuwato untuk memperhatikan aspek lingkungan.
Hal ini dinilai tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan keluarga dan bertanggung jawab atas lingkungan.
Selama ini sudah cukup lama proses tambang di Pohuwato, tapi langkah langkah untuk sadar lingkungan itu belum pernah ada, kata dia.
“Karena itu APRI tidak sekedar membadani penambang untuk menambang tapi mereka harus bertanggung jawab terhadap pengendalian lingkungan,” tambahbya. (Nal)
Komentar