JAKARTA–Bank Keliling yang juga disebut Bank Emok, rupanya menjadi masalah krusial bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, terutama saat pandemi Covid-19 saat ini.
Bunga yang mencekik seringkali membuat peminjamnya pusing, bahkan ada yang mencoba bunuh diri. Kalau sampai mati sama saja membayar dengan nyawa.
Anggota DPRD Kuningan Fraksi PKB mengungkap fenomena mengerikan ini dalam jumpa pers yang mereka gelar.
Dilansir mimbar-rakyat.com, grup siberindo.co, Ketua DPRD Kuningan H Ujang Kosasih dan enam anggota legislatif Fraksi PKB membeberkan banyaknya keluhan masyarakat yang ditemui saat masa reses ketiga pada 2020.
“Reses yang dilakukan Fraksi PKB sejak 2 hingga 7 Desember 2020 telah selesai. Dari hasil reses ini muncul aspirasi masyarakat yang perlu disampaikan dan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah,” ujar Ujang Kosasih yang juga Ketua DPC PKB.
Selain itu ada pelaksanaan bantuan program rutilahu yang molor, program bantuan yang seharusnya disalurkan pada pertengahan tahun justru baru terealisasikan di akhir 2020.
“Implementasi dari program rutilahu ini jauh dari jadwal yang mestinya dilakukan. Biasanya itu tersalurkan di pertengahan tahun ternyata sekarang disalurkan di akhir tahun. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Kemudian, soal penerangan jalan umum (PJU) yang masih belum tepenuhi terutama desa-desa terpencil di Kabupaten Kuningan yang minim akan PJU. Padahal kata dia warga telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.
“Dalam reses yang kami lakukan suara itu muncul lagi dan harapannya masyarakat yang telah membayar pajak PJU itu bisa menikmati terangnya jalan dengan PJU,” tegasnya.
“Selanjutnya terkait guru ngaji karena kalau PKB reses pasti ada saja guru ngaji yang datang. Untuk guru ngaji telah dialokasikan anggaran tahun 2021, kemarin baru mengalokasikan Rp1 miliar dan kita minta agar ditambah lagi. Mudah-mudahan ditambah lagi minimal sama dengan guru madrasah yaitu Rp2,5 miliar,” jelasnya.
“Yang kelima soal kekurangan guru PNS di SD yang ada di Kuningan. Sekarang banyak SD yang PNS nya itu hanya 1-3 orang, sisanya guru honor. Dinas Pendidikan sebagai leading sector harus jeli menyikapi kekurangan guru ini. Kami berharap ini juga diseriusi oleh Pemda,” lanjut Ujang.
Yang tidak kalah penting, katanya, dari hasil reses banyak masyarakat yang mengeluh terkait infrastruktur terutama pemeliharaan rutin jalan desa. Ujang meminta dinas terkait untuk memperhatikan soal jalan terutama jalan-jalan poros di desa.
Ia menambahkan, saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memulihkan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.
“Masyarakat masih sangat mendambakan bantuan recovery ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa. Oleh karena itu Pemda harus memperhatikan recovery ekonomi masyarakat agar tingkat kemiskinan tidak bertambah,” katanya. (dien/ar2l)
Komentar