SIBERINDO.CO – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pertemuan yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri, mengenai perkembangan program mandatori B50 atau biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melaporkan kemajuan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
Selain membahas agenda ketahanan energi, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Presiden memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.
Presiden juga menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan energi berjalan sejalan dengan kepentingan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan ketahanan energi dinilai perlu didukung dengan tata kelola yang efektif, efisiensi operasional, serta pemanfaatan potensi sumber daya dalam negeri secara optimal.
Dalam pertemuan tersebut, kehadiran Menhan Sjafrie turut menunjukkan perhatian Kementerian Pertahanan terhadap agenda strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan dan kemandirian energi. Penguatan sektor energi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung ketahanan nasional secara menyeluruh.
