JAKARTA – Makin banyak jenis kartu yang dibuat pemerintah belakangan ini. Tahun 2021, pemerintah akan menerbitkan Kartu Tani. Saat ini, kartu tani masih tahap penyempurnaan dalam implementasi penggunaan Kartu Tani.
Dari laman Kementan, Kartu Tani ini akan digunakan untuk mengatur pendistribusian pupuk subsidi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menyebar Kartu Tani ke seluruh Tanah Air secara bertahap dan akan diberlakukan efektif pada 2021.
Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kartu Tani memiliki manfaat yang baik buat petani, khususnya untuk penerima pupuk subsidi.
“Untuk pola pendistribusian pupuk subsidi ini masih kita perbaiki. Kini penerima pupuk subsidi sudah valid hingga 94 persen. Data ini akan akan semakin diperkuat dengan Kartu Tani yang kriterianya berdasarkan by name by address. Dengan cara ini, kita harapkan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan dan tidak salah sasaran,” sebutnya.
Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, Kartu Tani yang diselenggarakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) bersama Kementan ini terus disosialisasikan. Bahkan, disiarkan live streaming di kanal Youtube, Selasa (8/9/2020).
“Memang Kartu Tani agak tersendat. Dalam rapat bersama DPR disimpulkan Kartu Tani harus dilaksanakan secara bertahap. Banyak petani yang belum punya kartu tani. Kita keluarkan surat yang isinya pupuk subsidi diberlakukan bagi para petani yang pegang kartu tani, sedangkan untuk yang belum punya, akan dilakukan secara manual,” paparnya.
Sarwo Edhy mengatakan, jumlah petani berdasakan eRDKK berjumlah 13,9 juta orang. Sedangkan Kartu Tani yang telah dicetak 9,3 juta kartu, dan Kartu Tani yang terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu. Dari jumlah itu, Kartu Tani yang digunakan baru 1,2 juta.
“Untuk masalah ini, Kita di Ditjen PSP menjalankan instruksi dari KPK tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diharapkan awal tahun depan Kartu Tani sudah efektif dan bisa selesai 100 persen,” katanya.
Untuk itu, Sarwo Edhy mengajak Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, untuk segera mendata dan menginventasir Kartu Tani yang ada di wilayahnya, serta mendata Kartu Tani yang belum terdistribusi ke petani.
“Sedangkan untuk Pupuk Indonesia kita minta untuk melakuan sosialisasi bersama Kementan. Khususnya sosialisasi kepada distributor. Kemudian distributor bisa sosialisai ke kios-kios dan pengecer, dan kios serta pengecer sosialisasi ke petani didaerahnya. Sehingga kartu tani bisa berjalan dengan lancar,” tutur Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menegaskan Kartu Tani merupakan satu-satunya bentuk perlindungan pemerintah kepada petani, khususnya dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Bahkan hal itu juga disosialisasikan lewat webinar dengan narasumber lain Djoko Purwanto, Executive Vice President, Social Entrepreunership & Incubation Division BRI.
Menurut Djoko Purwanto, Kartu Tani adalah bagian dari framework strategi jangka panjang sektor pertanian.
“Kartu Tani merupakan strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif. Yang di dalamnya berkaitan dengan kejelasan tata ruang nasional, infrastuktur, pola pengusahaan pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna, supply chain management, aspek keuangan, monitoring neraca produksi dan stok nasional, serta bagian dari industri berbasis pertanian,” tuturnya.
Dukungan untuk pelaksanaan Kartu Tani juga disampaikan PT Pupuk Indonesia melalui Direktur Pemasarannya, Gusrizal.
“Pupuk Indonesia sangat mendukung Kartu Tani. Sebab, Kartu Tani bermanfaat buat petani dan juga buat Pupuk Indonesia. Karena, memudahkan ketepatan sasaran penerima, mudah pertanggungjawabannya, penagihan lebih singkat. Makanya Kita mendukung program kartu tani,” terang Gusrizal.
Kartu Tani ini juga untuk menyambungkan pabrik pupuk dengan petani. Karena Kartu Tani melengkapi link yang akan menghubungkan kios langsung dengan petani.(*/arl)
Komentar