Kebijakan Anies Terapkan PSBB Jangan Direcoki Pemerintah Pusat

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jangan lagi direcoki pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana dalam akun twitter pribadinya, Kamis (10/9/2020).

“Semoga keputusan pak Anies nga direcokin pemerintah pusat lagi. Secara pak Jokowi katanya udah siuman,” tulis @panca66 di Twitter, Kamis (10/9/2020).

Mantan sekretariat menteri BUMN Said Didu juga telah menyatakan sependapat dengan kebijakan Anies.

Said Didu juga harap pemerintah pusat tidak lagi menekan Pemda DKI demi kepentingan politik.

“Setuju. Perlu pimpinan tegas. Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan “tekanan” ke Pemda DKI demi politik. Ingat ini masalah nyawa manusia,” tulis @msaid_didu di Twitter.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tadi malam memutuskan mengambil kebijakan rem darurat demi meminimalisir penularan Covid-19 di Ibu Kota yang semakin tidak terkendali belakangan ini.

Dengan menginjak rem darurat maka Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Artinya, semua aktivitas di Jakarta alami pembatasan, termasuk perkantoran harus menerapkan kerja jarak jauh atau work from home (WFH). Kebijakan mulai berlaku 14 September 2020 mendatang. (sam)