oleh

Cukong Tunggangi Aksi Tengah Diburu

JAKARTA – Pemerintah akan menindak tegas pelaku serta aktor yang menunggangi demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan tindakan anarkis yang dilakukan peserta aksi adalah sikap tidak sensitif, padahal rakyat sedang berjuang bertahan dari pandemi Covid-19 dan ekonomi yang sulit.

Pemerintah kata dia menyayangkan adanya aksi-aski anarkis yang dilakukan massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah.

Baca:   Jelang Malam, Aparat Pukul Mundur Massa dari Tugu Tani

“Demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” jelas Mahfud MD pada kamis malam.

Padahal kata dia, ketidakpuasan atas UU tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai kontitusi, termasuk uji formal ke Mahkamah Konstitusi.

Baca:   Fenomena Langka, Awan Pekat Selimuti Langit Aceh

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh di Jakarta dan sejumlah daerah yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh pada Kamis.

Kericuhan terjadi pada Kamis siang di Jakarta Pusat, yakni di Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari Istana Negara.

Ratusan pengunjuk rasa berupaya mendorong barisan polisi agar bisa mendekat ke depan Istana Negara. Polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur para pengunjuk rasa.
Lampung.

Baca:   Laga Kedua, Indonesia Ditahan Imbang Makedonia Utara

Aksi mogok nasional oleh buruh dan unjuk rasa mahasiswa telah berlangsung sejak Selasa, 6 Oktober 2020 setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. (oke/sep)

Komentar

Berita Lainnya