JAKARTA–Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengatakan, pro kontra soal mudik tahun 2021 tidak segaduh tahun 2020. Pasalnya masyarakat yang dilarang mudik mendapat bansos sebagai kompensasi tidak pulang dan terkena dampak langsung dari Covid-19.
Dikatakan Melki, warga yang tidak mudik umumnya masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor informal.
“Kalau melarang mudik, pemerintah harus memikirkan cara warga yang tidak pulang bisa beraktivitas secara normal pada Ramadhan hingga Idul Fitri,” ujar Melki di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Anggota DPR Irwan Fecho mengatakan, pemerintah tidak konsisten terhadap kegiatan mudik. Terbukti, tidak ada regulasi yang dikeluarkan secara resmi dari pemerintah mengatur soal mudik 2021.
Irwan mendesak pemerintah menunjukkan komit untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Karena trend sudah sangat jelas, setiap hari libur panjang arus mudik tetap berlangsung. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, walaupun pahit.
Pengamat ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati, menegaskan, kegiatan mudik Lebaran 2021 saat pandemi Covid-19 diprediksi tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena, pemudik tidak memiliki duit yang cukup untuk belanja.
“Artinya, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibanding dengan risiko soal Covid-19. Kalaupun pergi ke lokasi wisata, tidak belanja karena membawa bekal dari rumah,” kata Enny.
Menurut Enny, kegiatan yang dapat membangkitkan ekonomi adalah lapangan kerja, sehingga bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sekarang mau mudik atau tidak, tidak berpengaruh. Karena masyarakat banyak kehilangan pekerjaan.
Beberapa pengalaman libur panjang pada 2020, lanjut Enny, tidak ada peningkatan pengeluaran pada masyarakat.
“Aktivitas ekonomi itu tidak punya dampak terhadap penjualan ritel dan perputaran uang. Sebab daya beli masyarakat anjlok,” katanya. (duk)
Komentar