oleh

Ketua DPD RI Minta Presiden Dorong Negara G20 Adopsi Pajak Minimum Global Untuk Korporasi

SURABAYA–Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Presiden Joko Widodo ikut mendorong negara-negara G20 mengadopsi pajak minimum global untuk korporasi. Dengan begitu, perjanjian global dalam pajak akan memungkinkan pemerintah menarik pajak terhadap unicorn yang sedang berkembang seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, serta platform digital e-commerce lain.

“Perusahaan unicorn telah meraup keuntungan besar melalui perdagangan digital dengan menggunakan infrastruktur yang tersedia,” kata LaNyalla, Selasa (6/4).

Baca:   LaNyalla Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Fasilitas Bersepeda

Menurut LaNyalla, transaksi perdagangan yang dilakukan perusahaan unicorn semestinya tak hanya menguntungkan pihak mereka belaka, tetapi menjadi salah satu sumber penerimaan pajak negara.

“Praktik perusahaan unicorn di Indonesia harus segera diatur melalui kebijakan Menteri Keuangan. Hal itu guna menekan defisit fiskal dan mengikis dampak negatif terhadap daya saing yang kurang sehat,” katanya.

Baca:   Presiden Dukung Penuh Uji Klinis Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengimbau negara-negara G20 untuk mengakhiri perlombaan perusahaan pajak digital yang minimal untuk menarik dana asing masuk.

Pada 2019, mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan Rp27 triliun pajak pertambahan nilai atau PPn dari perusahaan digital yang mengenakan pajak, seperti Google, Facebook, Netflix, dan lain-lain.

Baca:   Presiden Resmikan Bendungan Napun Gete di Sikka, Besok

Perjanjian global dalam pajak akan memungkinkan Kementerian Keuangan mengenakan pajak terhadap unicorn yang sedang berkembang seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak.

Kementerian Keuangan Indonesia perlu mengumpulkan lebih banyak pendapatan setelah pemotongan pajak perusahaan (dari 25 persen menjadi 22 persen) dalam Perppu tahun lalu, di atas kewajiban untuk mengembalikan defisit fiskal menjadi 3 persen pada 2023. (*)

Komentar

Berita Lainnya