oleh

Bertemu Korban Pelecehan Seksual, Rahayu Saraswati Berikan Dukungan

CIPUTAT – Setelah mendaftar ke KPUD Tangerang Selatan, Calon Wakil Wali Kota Rahayu Saraswati mengunjungi korban pelecehan seksual wanita berinisial S di Sarua, Ciputat, Jumat (4/9).

Dalam pertemuan tersebut Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan dukungan moril dan juga menyampaikan komitmen pribadinya untuk mendukung apa pun keputusan Ibu S dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

Rahayu Saraswati juga bisa memahami apabila Ibu S tidak melanjutkan laporan karena aspek intimidasi yang telah beliau alami selama proses pelaporan berlangsung.

”Saya hadir dan menemui Ibu S untuk memberikan dukungan, karena Ibu S sudah dipanggil Polisi terkait laporannya. Kalau beliau mau lanjut, saya akan mendukung,” tegas Saraswati yang mendampingi H Muhamad sebagai calon walikota.

Rahayu Saraswati menyesalkan adanya upaya penyelesaian secara damai yang justru mengandung unsur intimidasi dan manipulasi oleh oknum.

”Saya diberi tahu ada proses perdamaian yang mengandung intimidasi oleh oknum, saya menyesalkan hal ini,” tambah Saraswati yang juga keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini.

Rahayu Saraswati berharap semua pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesengsaraan para korban harus ditindak.

Baca Juga:   Mendagri Minta Pemda Cairkan Dana Pilkada Pekan Ini

Rahayu Saraswati juga menghimbau kepada rekan-rekannya di DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kejahatan Seksual).

”RUU PKS segera disahkan dan sangat dibutuhkan saat ini sehingga para pelaku pelecehan seksual seperti yang dialami Ibu S tidak lepas dengan mudah dan atas dasar hukuman yang tidak berdasarkan unsur kekerasan seksual,” pungkas Saraswati.

Sementara itu, hingga Agustus 2020 pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019.

Sebanyak 239 lembar formulir yang masuk atau 35% dari 672 lembar formulir yang diedarkan kepada lembaga-lembaga mitra maupun data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dipetakan dan dihimpun, sehingga diperoleh data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan serta rentang kekerasan yang terjadi.

Totalnya 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Baca Juga:   Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas Bertambah Jadi 65 Orang

Unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam terekam dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2020, dan temuan khusus yang didapatkan. Berikut ulasan yang didapat Siberindo.Co dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat.

Data di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Baca Juga:   PSI Dukung Muhamad-Rahayu di Pilkada Tengsel

Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus).

Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%.

Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Temuan khusus tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai tanggung jawabnya memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama kebijakan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal pencegahan, perlindungan, maupun penanganan, termasuk di ranah internet, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. (oke/sep)

Komentar

Berita Lainnya