BUKITTINGGI–Penolakan kehadiran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Gerakan Pemuda Ansor oleh sekelompok orang di Bukittinggi merupakan tindakan yang tidak mendasar: tidak paham peraturan bernegara dan tidak paham sejarah bangsa.
Demikian diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PWGP) Ansor Sumatera Barat Dr Rahmat Tuanku Sulaiman, Sabtu (5/3/2022), menanggapi aksi demo pada Jumat (4/3/2022) di Bukittinggi yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Minangkabau Bukittinggi-Agam.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bukittinggi yang menjadi perwakilan dari masa aksi damai menyampaikan penolakan kehadiran Banser dan GP Ansor di tengah masyarakat Minangkabau.
Dilansir Sitinjausumbar.com jejaring Siberindo.co, Rahmat Tuanku Sulaiman menyebut pernyataan dan permintaan mereka menolak Banser/Ansor tidak beralasan. Pernyataan baliknya, mereka dari organisasi mana berani menolak kedatangan Banser atau GP Ansor. Apa kapasitas mereka menolak.
“Ansor ini lahir tahun 1934 dan berperan aktif untuk memerdekakan dan mendirikan Negara Indonesia Republik Indonesia (NKR) ini. Turut berjuang mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda,” kata Rahmat.
Ansor ini sudah berkontribusi banyak untuk kemerdekaan Indonesia dan merupakan badan otonom dari Nadhatul Ulama (NU). Sebagai titisan dari NU, harus menjaga kaidah-kaidah agama.
“Kita juga punya visi yang sama ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabulllah’. Setiap kegiatan, kita selalu mengambil tema, merawat tradisi menjaga NKRI. Mereka saja yang memelintir-lintir pernyataan, kemudian menilai Ansor salah di mata mereka,” tegas Rahmat.
Rahmat menambahkan, di Bukittinggi sendiri, tahun 1953 sudah ada. Sebagaimana dilaporkan Harian Haluan, Kamis 26 Nopember 1953, halaman 2, ‘Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Sumatera Tengah Terbentuk’.
Dari pihak yang bersangkutan didapat keterangan bahwa dalam suatu rapatnya di kota ini (Bukittinggi) tanggal 15 November yang lalu telah dapat dibentuk Pimpinan Komisariat Gerakan Pemuda ‘ANSOR’ wilayah Sumatera Tengah.
Susunan pengurusnya terdiri dari S Sjarief Ketua, Baharuddin S Wakil Ketua, Nazaruddin AR Sekretaris. Berikutnya untuk mengepalai bahagian-2 pendidikan, olahraga, kepanduan, sosial/keuangan, penerangan dan siasat ditetapkan sdr DJalius, Dahlan M Saridin Sj, Rapani, Baharuddin, dan Ibnu Thaif.
Patut dikabarkan, bahwa untuk tjabang2 seluruh Sum. Tengah telah terbentuk lebih dulu pimpinan tjabang. Demikian Rahmat menyebutkan.
“Artinya, Ansor sudah lama ada di daerah ini. Tapi mereka selalu membangun narasi dan video yang disebarkan kemana-mana, Ansor dilarang di ranah Minang. Padahal Ansor tidak pernah melarang siapa-siapa melakukan kegiatan atau hadir di daerah ini. Karena yang berhak melarang kehadiran organisasi atau kelompok masyarakat itu adalah negara, bukan sekelompok orang yang merasa terganggu kepentingannya,” tegas Rahmat lagi.
“Boleh jadi, organisasi mereka mungkin terlarang ya. Biasanya juga organisasi yang telah dibubarkan. Kok malah menolak adanya GP Ansor. Ada apa?” kata Rahmat.
Dikatakan Rahmat, ini soal kurang literasi. Silakan mereka baca sejarah GP Ansor supaya lebih mengerti. Mereka mungkin beranggapan Ansor ini didatangkan dari Jawa. Ini kan termasuk SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan-Red).
Padahal organisasi ini bersifat nasional dan juga ada cabang internasional. Kader yang ada di sini juga pemuda asli Minangkabau, Sumatera Barat,” pungkasnya.
“Ini sebuah bentuk polarisasi dan bentuk penggorengan pernyataan yang kemudian menargetkan GP Ansor. Selalu berkoar, sedikit-sedikit menolak, sedikit-sedikit tidak boleh ada di Minangkabau,” tuturnya.
Sebagaimana berita sejumlah media sebelumnya, Aliansi Umat Islam Minangkabau Bukittinggi-Agam melakukan aksi damai dan bertemu dengan DPRD Kota Bukittinggi Jum’at (4/3/2022).
Perwakilan Aliansi Umat Islam Minangkabau Bukittinggi-Agam diterima Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial di ruang sidang Kantor DPRD Bukittinggi. (at-Sitinjausumbar)
