SIBERINDO.CO – Dalam upaya memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (result-oriented governance), Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPMPKH) Kota Bogor, pada Kamis (9/07).
Workshop ini menjadi sarana penguatan kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen perubahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembelajaran lintas instansi dan berbagi praktik baik (best practices). Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum pendalaman penyusunan Narasi Kinerja Organisasi Triwulan I–II Tahun 2026 di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
“Akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas memastikan setiap sumber daya yang dikelola menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak, sementara kualitas pelayanan publik menjadi cerminan keberhasilan reformasi birokrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, budaya kerja, transformasi digital, dan sistem akuntabilitas perlu terus berjalan secara selaras,” ujar Sesdep Pujo.
Dalam sesi pemaparan, narasumber dari PPMPKH menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak ditentukan semata oleh pemenuhan aspek administratif, melainkan oleh kemampuan organisasi mengelola perubahan secara berkelanjutan. Manajemen perubahan diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang harus didukung oleh komitmen seluruh unsur organisasi serta kepemimpinan yang mampu menjadi teladan (tone at the top) dalam mengawal transformasi.
Sementara itu, narasumber dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bogor menyampaikan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melalui penyelarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja, Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi instrumen peningkatan akuntabilitas organisasi, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.
Setelah sesi berbagi praktik baik, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman penyusunan Narasi Kinerja Organisasi Triwulan I–II Tahun 2026. Pada sesi ini, peserta mendiskusikan teknik penyusunan narasi yang tidak hanya menyajikan capaian indikator kinerja, tetapi juga menggambarkan keterkaitan antara proses perencanaan, pelaksanaan program, hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan workshop ini, diharapkan seluruh peserta semakin memahami pentingnya integrasi antara akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pemberian manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inspektur Daerah Pemerintah Kota Bogor, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Kepala Bagian Tata Usaha PPMPKH, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor, Ketua Kelompok/Tim Kerja di lingkungan PPMPKH, perwakilan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, serta perwakilan Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
