oleh

Rentenir Berkedok Koperasi Jerat 3.321 Warga Bandung

BANDUNG–Satuan Tugas Anti Rentenir (Satgas) Anti Rentenir Kota Bandung menerima sekitar 3.321 terkait pinjaman dari rentenir dan koperasi pinjaman ilegal dari total 7.321 aduan masyarakat sejak 2018 hingga 2021.

Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan rentenir berkedok koperasi itu diduga cenderung melakukan pemerasan. Dari pinjaman awal yang kecil hingga dengan bunga besar sekitar 10-30 persen.

“Kebanyakan ternyata koperasi-koperasi yang berpraktik sebagai rentenir itu bukan Koperasi kota Bandung, (melainkan) dari luar kota. Jadi kita untuk melakukan tindakan yuridis sesuai dengan perkoperasian yang menjadi kewenangan dinas itu agak sulit,” kata Atet di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Baca:   Polisi Bubarkan Warga Nekat Naik Jembatan Ampera di Malam Tahun Baru

Menurutnya hasil analisa dari pengaduan tersebut sekitar 6 persen warga meminjam untuk dana pendidikan, berobat sebesar 3 persen, usaha sebesar 49 persen, kebutuhan konsumtif sebesar 2 persen, dan biaya hidup sehari-hari sebesar 33 persen.

“Karena itu, dalam Keputusan Walikota, Satgas melibatkan OPD untuk tindak lanjut. Misalnya di pendidikan itu ada akses pendidikan gratis oleh Dinas Pendidikan. Warga yang berobat ke Dinas Kesehatan,” kata dia.

Dia memastikan Satgas Anti Rentenir hadir untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan mengedukasi agar masyarakat yang terjerat rentenir tidak bertambah banyak. Namun, kata dia, bukan berarti pihaknya membayarkan utang para pengadu.

Satgas Anti Rentenir dapat memfasilitasi korban agar ditindaklanjut oleh dinas terkait. Seperti ke Dinas KUKM, DP3A, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Sosial.

Baca:   Tete Batu Wakili NTB di Ajang Kompetisi Desa Wisata Terbaik Dunia
Rentenir Melalui Pinjol

“Awalnya edukasi untuk lebih mengetahui tentang keberadaan koperasi. Tapi rentenir itu bukan hanya koperasi yang berpraktik rentenir, ada juga rentenir-rentenir perorangan dan terlebih lagi sekarang rentenir yang melalui pinjol atau pinjaman online,” kata Atet yang juga merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Selain 3.321 aduan tersebut, Atet mengatakan aduan lainnya sekitar 4.000 berasal dari masyarakat yang merasa menjadi korban pinjaman online.

“Sejauh ini ada yang kita selesaikan, cut off, misal utang si A Rp2 juta, karena bunganya sudah dianggap wajar sekian persen. Dan si peminjam sudah sepakat itu di ‘cut off’ bahwa utang dia sudah tidak bisa lebih,” kata Atet di Bandung.

Baca:   Cara Membuat NPWP Online dan Offline, Mudah Ternyata

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Saji Sonjaya mengungkapkan dari kacamata hukum rentenir merupakan lintah darat yang dalam Undang-Undang Kepolisian adalah bagian dari penyakit masyarakat yang harus diputus tumbuh kembangnya.

“Di Satgas Anti Rentenir itu, kita mendefinisikan rentenir itu adalah subyeknya bisa orang atau badan hukum usahanya ilegal, dan usahanya membungakan uang. Kalau yang namanya usaha dia berkali-kali menjalankan operasinya dengan adanya bunga yang tidak wajar,” kata Sonjaya. (*)

Komentar

Berita Lainnya