oleh

Presiden Terbitkan Perpres Nomor 82/2021, Mengatur Dana Abadi Pesantren

JAKARTA–Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres itu mengatur dana abadi pesantren.
Ditandatangani pada 2 September 2021, Perpres tersebut pada Pasal 3 menjelaskan pendanaan penyelenggaraan pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren diatur di pasal 4. Berikut selengkapnya:

Baca:   Mahfud MD: Santri Memiliki Andil Besar Bagi Kemerdekaan RI

Pasal 4
Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
a. Masyarakat;
b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah;
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
e. Dana Abadi Pesantren.

Pasal 5
Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan secara rinci mengenai sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren. Khusus untuk dana abadi pesantren diatur di Pasal 23, sebagai berikut:

Baca:   Kunjungi Samarinda, Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Pelajar

Dana Abadi Pesantren

Pasal 23
(1) Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

(3) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

Baca:   Jokowi: Saya Sudah Ingatkan Para Menteri Jangan Korupsi

(4) Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

Pasal 24
Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Simak juga ‘Daftar 15 Danau Prioritas Nasional yang Diatur di Perpres No. 60 Tahun 2021’: (*)

Komentar

Berita Lainnya